rektor ui

Rektor UI Trending Usai Jokowi Izinkan Rangkap Jabatan

65

Pengguna media sosial Twitter merespon dengan berbagai cuitan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Rektor Universitas Indonesia (UI) merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini mengakibatkan pembahasan #RektorUI tersebut masuk jajaran trending topic di Twitter dengan 60 ribu, Rabu (21/7).

Berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta dan diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021, dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Pada peraturan baru itu terdapat beberapa pasal perubahan yang menjadi sorotan, khususnya pasal yang mengatur soal ketentuan larangan rangkap jabatan pada rektor dan wakil rektor.

Pada PP Nomor 68 Tahun 2013 Pasal 35 Huruf c misalnya, saat itu disebutkan terdapat lima ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

  • Pertama, larangan rangkap jabatan pada pejabat satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
  • Kedua, pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
  • Ketiga, pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN)/daerah maupun swasta.
  • Keempat, anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
  • Kelima, pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Rangkap jabatan di UI santer dibicarakan usai Rektor UI Prof Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan.

Ari saat ini tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Dia diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS) BRI pada 18 Februari 2020 lalu.

Kebijakan pemerintah inilah yang tampaknya menimbulkan cibiran dan kritikan dari netizen Indonesia, seperti sebuah pembenaran belaka.

“Mahasiswa takut sama dosen. Dosen takut sama rektor. Rektor takut sama menteri. Menteri takut sama presiden. Presiden takut sama Rektor UI?” tulis akun @DonAdam68.

“Rektor UI kalau nerobos lampu merah, aturannya langsung diubah, lampu ijo jadi berhenti, merah jadi jalan,” tulis akun @ridwanhr.

Selain itu mantan Sekretaris BUMN Said Didu dan eks Juru Bicara Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah turut merespons kebijakan baru tersebut lewat akun Twitternya.

“Tidak boleh rangkep2 jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu bener kok,” tulis akun @berlianidris.